PARADIGMA PEMAHAMAN PANCASILA


MAKALAH
PARADIGMA PEMAHAMAN PANCASILA

Sebagai Tugas Mata Kuliah
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

 

Disusun Oleh :
SINGGIH PRABOWO
A 410 070 059

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011

BAB I

PENDAHULUAN

Pancasila adalah falsafah dan ideologi bangsa ini yang belum tergantikan hingga saat ini. Di dalamnya banyak nilai-nilai yang membentuk karakter dan budaya bangsa, Pancasila juga terlahir dari sejarah Indonesia yang panjang dan penuh perjuangan mencapai kemerdekaan. Bila pemerintah dan masyarakat ingin mengembalikan jati diri bangsa, Maka sebaiknya bangsa ini harus bisa mempurifikasi dan menghayati makna dari semua sila Pancasila, karena memang Pancasila adalah acuan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bila dikaitkan dengan kondisi yang ada saat ini, Pancasila sebagai falsafah negara merupakan rumusan nilai nilai idealism bangsa yang secara konseptual memberikan tuntunan politik bagi rakyat dan pemerintah tentang bagaimana menemukan pemecahan persoalan negara secara mandiri dan bermartabat, termasuk masalah keterpurukan ekonomi saat ini.

Dalam falsafah Pancasila, masayarakat Indonesia tidak hanya berjuang demi kemerdekaan wilayah semata, akan tetapi lebih dari itu kemerdekaan yang harus dicapai bangsa Indonesia adalah kemerdekaan diri. Yang dimaksud oleh kemerdekaan diri adalah kondisi ekonomi yang mbaik dan kemakmuran menyeluruh bagi semua rakyat Indonesia. Hal ini wajib dipenuhi untuk menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Maka bangsa ini bisa dikatakan bangsa yang Pancasilais bila semua masayarakat Indonesia dapat merasakan kemakmuran dan keamanan ekonomi di Negara ini. Pemerintah sangat bertanggung jawaba akan hal ini demi menjaga identitas bangsa dan upaya untuk mengembalikan jati diri bangsa. Semua kebijakan ekonomi yang menyangkut dengan investor dan bantuan asing, haruslah dilandasi dengan asas-asas Pancasila, agar Negara ini tidak kehilangan kendali dalam dan tetap focus dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Mengembalikan jati diri bangsa adalah hal yang berat, akan tetapi bila pemerintah memperhatikan kesejahteraan bangsa dan tetap berdiri di atas ideologi Pancasila maka bangsa ini akan mampu untuk mengembalikan jati diri bangsa ini.

Sejak negeri ini diproklamasikan sebagai negara merdeka, telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, Pancasila harus terus hidup dalam kehidupam masyarakat, lebih optimal sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Pancasila harus menjadi perekat perbedaan kultur yang terbangun dalam masyarakat plural. Menjadi ideologi bersama oleh semua kelompok masyarakat, bisa juga dimaknai sebagai identitas nasional yang bisa menjadi media dalam menjembatani perbedaan yang muncul.
Sayangnya, eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara tidak difungsikan secara maksimal, Pancasila tidak lagi mewarnai setiap aktivitas yang berlangsung di tengah masyarakat. Pancasila bahkan tidak lagi ramai dipelajari oleh generasi muda. Pengaruh kekuasaan orde baru yang menjadikan Pancasila sekedar sebagai ”simbol, ” dan upaya memperkuat kekuasaannya. Hanya mampu menghasilkan generasi cerdas penghafal nilai-nilai Pancasila dan para penatar ahli. Selain tidak mampu mengamalkannya, justru mereka sendiri yang mencedrainya. Tidak jauh beda dengan perilaku pemerintahan era reformasi. Pancasila dibiarkan tenggelam dari kehidupan masyarakat. Bukan hanya jauh dari wacana publik, Pancasila dianggap sebagai simbol orde baru semakin dilupakan oleh penguasa termasuk elit politik kita. Eforia demokrasi yang tidak terkendali juga semakin mengaburkan nilai-nilai Pancasila. Realitas tersebut tentu sangat kontraproduktif dengan upaya penguatan Pancasila sebagai dasar negara. Lebih khusus lagi bagi upaya menjaga lestarinya NKRI di bumi persada. Kehadiran Pancasila tidak sekedar sebagai ideologi atau patron setiap warga negara, landasan bersama (common platform) atau sering juga disebut ‘kalimatun sawa’. Pancasila merupakan ”national identity” yang berperan mewadahi berbagai peredaan maupun konflik yang seringkali muncul dalam sub budaya nasional.

Indonesia dan Pancasila adalah realitas historis dari hasil perjuangan rakyat yang melepaskan diri dari penjajahan dan penindasan, untuk hidup sebagai bangsa yang lebih bermartabat dan lebih sejahtera. Pancasila sebagai ideologi bangsa mempunyai makna fungsional sebagai penopang solidaritas nasional dan sekaligus sebagai sumber inspirasi pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen kita pada eksistensi Pancasila sebagai dasar Negara sudah final. Simbol pemersatu dan identitas nasional yang bisa diterima berbagai kalangan harus terus di jaga. Mengharuskan tidak ada pilihan lain, kecuali Pancasila mesti terus di suarakan, memulihkan nama baiknya. Dengan membumikan susbstansi dan nilai yang dikandungnya. Sebagai konsep dan nilai-nilai normatif, tentu jauh dari kekeliruan. Menghidupkan kembali wacana publik tentang Pancasila harus didasari suatu fakta riil akan pentingnya identitas nasional Demokrasi yang sedang kita jalankan, harus diarahkan untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan NKRI. Demokrasi harus sesuai dengan kultur bangsa, tidak perlu berkiblat kepada Amerika Serikat, Eropa dan negara demokrasi lainnya. Demokrasi di negeri ini tetap berdasarkan ideologi negara Pancasila, yang sangat menghargai kebersamaan, perbedaan dan nilai-nilai gotong royong yang selama menjadi ke-khasan budaya bangsa. Demokrasi yang dilaksanakan sebisa mungkin menghargai kearifan lokal dan kultur masyarakat yang sudah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, selama itu bermanfaat buat pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
ISI

PERAN NUSANTARA INSTITUSI

Tampaknya melalui diskusi Nusantara Institut ini, pesertanya mencoba kembali membincangkan tentang bagaimana ke depan masalah Pancasila, agama dan system budaya nasional. Nusantara Institute sejak 5 Maret 2008 mencoba menyediakan forum untuk menampung gagasan-gagasan brilian sebagai sumbangan untuk pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Lembaga ini ikut menyegarkan dan mengembangkan upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan, menyegarkan kembali niat kita membangun berdasarkan Pancasila sebagai upaya melestarikan kehidupan bangsa yang dinamis.
Tema-tema yang diangkat dari diskusi Nusantara Institute ini memang semuanya banyak menyinggung tentang Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita boleh menyimpulkan, akar persoalan mengapa kita seolah tidak pernah lepas dari multi krisis selama ini maka semuanya bertumpu pada kesalahan kita yang tidak konsisten berpegang pada ideology dan konstitusi warisan founding fathers.

Andainya kita masih menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD 1945 bukan pangkal krisis, maka mungkin kini kita tidak perlu lagi meributkan hal-hal sama pada saat ini. Harusnya, kini kita sudah tidak lagi banyak membincangkan masalah ideologis dan konstitusi karena pegangannya sudah jelas, tinggal menerapakannya saja. Hubungan Pancasila dan agama harusnya juga sudah jelas, yaitu kita memposisikannya sebagaimana pernah disosialisasikan pada masa Orde Baru.

Ketika kita membincangkan masalah agama maka untuk internal umat, kita menyerahkan kepada masing-masing tokoh dan umat agama yang bersangkutan. Masalah keyakinan, klaim  kebenaran, itu ada pada masing-masing umat. Sedangkan ketika hubungan antar umat beragama, bersinggungan dengan konteks kehidupan bermasyarakat yang heterogen, begitu pula dalam berbangsa dan bernegara, maka kita sama-sama memakai acuan Pancasila dan UUD 1945.

Kini banyak orang gamang melihat masa depan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai agenda reformasi tampaknya belum semua tewujud atau bahkan dinilai banyak jauh dari harapan. Kita memang bersyukur, kini kita berada dalam era kebebasan hampir tanpa batas. Namun, banyak juga yang miris karena dengan dalih kebebasan, orang boleh saja berdemo secara anarkis, memaksakan kehendak tanpa memikirkan kebebasan orang atau kelompok lainnya. Justru dalam era kebebasan saat ini kita malah dengan dalih kebenaran agama yang dianut, kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan ketakutan pada orang-orang atau kelompok lain yang berbeda. Bagaimana sikap dan tindakan kita terhadap pengikut ajaran Ahmadiyah, misalnya, justru sesungguhnya menimbulkan tanda tanya, bila dikaitkan dengan upaya paksa terhadap pembubarannya dan cara menghadapinya yang dengan sikap penuh permusuhan. Berbagai permasalahan kini banyak kita hadapi dan jika dibanding masa awal reformasi, permasalahannya tidak jauh beranjak, yaitu kehidupan ekonomi, tingkat kesejahteraan yang tetap rendah. Kemiskinan masih menjadi momok bagi banyak anggota masyarakat, begitu pula dengan masalah kesehatan dan pendidikan. Solusi yang diketengahkan dinilai belum mampu memberi jawab terhadap permasalahan yang dihadapi.

Demikian pula menyangkut upaya memerangi praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), juga banyak dinilai masih jauh dari harapan. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memang berbuat banyak untuk menindak para pelaku KKN namun system yang menimbulkan maraknya KKN tetap masih berjalan. Sedangkan menyangkut pembangunan demokrasi dan politik, kita hanya unggul dalam masalah kebebasan dan keterbukaan atau ketersediaan peluang bagi setiap orang dalam terjun ke dunia politik. Kini diakui kita bebas dalam banyak hal seperti rakyat dapat ikut langsung memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur dan bahkan presiden-wakil presiden. Namun berarapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk ajang pilkada saja? Ada yang bilang, andai dana pilkada dapat dipakai untuk pembangunan maka itu dapat untuk memperbaiki jalan-jalan dan gedung-gedung sekolah yang rusak parah di mana-mana.

Kini ketika banyak masalah menghimpit kita, bencana ada di mana-mana, harga-harga yang melambung, dan  ketika kita bingung solusi apa yang harus diterapkan, kita mulai melirik pada nilai-nilai yang kita anut. Masalah moralitas menjadi hangat untuk kita bincangkan dan di sinilah Pancasila, agama dan system budaya nasional, kembali menjadi sorotan kita. Jika mau jujur, kita memang punya banyak masalah dalam hal moralitas, baik sebagai seorang beragama maupun sebagai anak bangsa. Nah, apakah kita mau back to basic atau malah ini dianggap memutar balik arah jarum sejarah? Semua terpulang pada kita semua. Hal pasti, kita jangan pernah mengharapkan hasil berbeda yang baik jika kita terus menerus melakukan hal sama yang salah.

PANCASILA DAN AGAMA

Sejak awal Indonesia merdeka, masa Orde Lama dan Orde Baru, posisi Pancasila dalam konteks kehidupan umat beragama banyak menjadi sorotan, perbincangan, bahkan tidak sedikit yang mencoba mempertentangkannya sehingga menjadi sebuah konflik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Wacana Pancasila dan agama sempat memunculkan pemikiran adanya pendirian Negara berbasis agama, dalam hal ini Negara Islam atau setidaknya Negara yang menerapkan syariat Islam. Perbincangan seputar konstitusi, ditandai dengan adanya Piagam Jakarta serta isu DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), NII (Negara Islam Indonesia), salah satu contoh dari wacana tersebut. Selanjutnya masa Orde Baru, agama dan Pancasila banyak mencuat perbincangannya ketika kepemimpinan nasional kala itu banyak berkomitmen dalam upaya menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Komitmen yang diwujudkan lewat pelaksanaan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) serta Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam berorganisasi, banyak dipertentangkan dengan posisi agama.

Komitmen pemerintahan Orde Baru terhadap Pancasila ditafsirkan oleh sejumlah tokoh Islam sebagai upaya memarginalkan agama. Setidaknya, mereka menolak Pancasila karena menilai ideology Negara itu memposisikan agama lebih rendah atau bahkan menudingnya sebagai upaya menggantikan agama. Secara ekstrim, pencuatan Pancasila sebagai segala-galanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dinilai sebagai upaya sekularisasi, memisahkan agama dan Negara.

Tentu saja pemerintah Orde Baru di bawah kepeimpinan Presiden Soeharto membantah tudingan upaya sekularisasi, meminggirkan kehidupan agama dalam bernegara. Pak Harto selalu menegaskan dalam setiap kesempatan bahwa Indonesia menjunjung tinggi agama tapi kita bukan Negara agama. Pancasila justru ingin menempatkan secara proporsional posisi agama dalam kehidupan bernegara. Upaya mengedepankan Pancasila oleh Orde Baru tidak lain justru untuk mengembangsuburkan suasana religius dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, multi agama, suku bangsa, bahasa dan ragam budaya. Pak Harto sebagai seorang penganut agama Islam yang taat dalam hal ini membuktikannya secara nyata lewat pendirian ratusan masjid di berbagai pelosok tanah air. Melalui Yayasan Amal bakti Muslim Pancasila (YAMP) dihimpun dana dari para pegawai negeri sipil dan donator lainnya. Untuk agama lain pun, upaya serupa juga dilakukan.

Intinya, justru ketika Pancasila dijadikan satu-satunya asas, kehidupan umat beragama dikembangkan. Selain itu upaya meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama menjadi prioritas utama dalam pembangunan bidang agama, sebagai bagian tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional. Lewat pemasyarakatan P4, nilai-nilai universal agama malahan ikut disosialisasikan dalam system budaya nasional. Posisi agama di sini dinyatakan sebagai bagian dari budaya bangsa. Manusia Indonesia secara kultural dilihat sebagai makhluk religius, selalu bersandar atau bergantung kepada kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai menjelang krisis ekonomi 1997, upaya menempatkan Pancasila dan agama dalam system budaya nasional sudah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini antara lain ditandai dengan mulai tidak banyaknya lagi penolakan terhadap Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik, sosial dan kemasyarakatan. Kerukunan umat beragama juga berlangsung baik, termasuk kondusifnya suasana kehidupan umat beragama. Sayangnya ketika gerakan reformasi muncul yang dipicu oleh krisis moneter dan kemudian ekonomi dan politik, masalah Pancasila dan agama juga ikut mengemuka. Isu-isu ekonomi, social dan politik rupanya juga dinilai bersumber pada permasalahan Pancasila dan agama. Kita kala itu memang sangat emosional. Dengan dalih adanya multi krisis, semua hal yang sudah lama dibangun kita jungkirbalikkan, termasuk masalah hubungan Pancasila dan agama.

Awal reformasi justru kita mencoba menguburkan Pancasila dan melepaskannya dari kehidupan umat beragama. Kita menyalahkan Pancasila, bahkan ada yang menyebut sebagai biang keladi dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini kalau kita ingat sekarang memang lucu karena kita mencoba menyamakan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Nilai-nilai Pancasila dan agama sesungguhnya adalah sesuatu yang kita harapkan. Dia berada pada posisi sebagai alat, sementara apakah alat itu dapat dipakai atau tidak banyak tergantung pada pemakainya, yaitu manusianya. Untung saja, kita tidak menyalahkan agama karena multi krisis yang kita alami, meski boleh jadi ada juga mungkin orang yang mencoba mengkritik agama.

PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BAMGSA INDONESIA

Selain sebagai dasar Negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pendangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berarti konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani hidup. Dalam konsepsi dasar itu terkandung gagasan dan pikiran tentang kehidupan yang dianggap baik dan benar bagi bangsa Indonesia yang bersifat majemuk.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karna itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat-istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ia menjadi sebuah ukuran/kriteria umum yang diterima dan berlaku untuk semua pihak.

BAB III

PENUTUP

Sebagai dasar negara, Pancasila memang tidak memiliki parameter dan ukuran yang jelas sehingga memberi peluang bagi siapa saja untuk menafsirkan sesuai dengan latar belakang pemikiran dan penafsirannya. Sebagai dasar negara, Pancasila harus merupakan dasar kebijakan (policy) dan tolok ukur penyelenggaraan kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Ketika presiden pertama RI Soekarno yang mempopulerkan Pancasila sebagai dasar Negara berkuasa, maka Pancasilais sejati adalah pendukung Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Zaman Soeharto Pancasilais sejati mengacu kepada doktrin Eka Prasetya Pancakarsa (P-4 alias Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan mendapat justifikasi dengan pola penataran P-4 hingga berpuluh-puluh jam lamanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s