KIR SERTIFIKASI


“ DILEMATIKA SERTIFIKASI “

KARYA ILMIAH

Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Mata Kuliah Bahasa Indonesia
Jurusan Pendidikan Matematika

 

Disusun Oleh :
SINGGIH PRABOWO
A 410 070 059

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang Masalah

Mengingat mutu pendidikan di Indonesia yang masih tergolong jauh dari apa yang diharapkan. Perlu adanya langkah yang harus ditempuh guna memperbaiki sistem yang ada. Banyak cara yang telah diambil. Salah satu langkahnya adalah memperbaiki fasilitator yang diangap sebagai perantara antara ilmu dengan peserta didik.

Hal ini dilakukan mengingat peran strategis guru dalam bidang pendidikan. Untuk itu peningkatan kwalitas pendidikan harus dilakukan melalui peningkatan kwalitas guru pula. Kwalitas guru di Indonesia masih dianggap/tergolong rendah, lebih-lebih bila dilihat persyaratan kwalifikasi pendidikan minimal. Guru-guru di indonesia masih banyak yang belum memenuhikwalifikasi pendidikan minimal. Kwatitas guru akan semakin besar presentasinya jika syarat kwalifikasi sertifikasi terpenuhi. Pemenuhan persyaratan kwalifikasi pendidikan minimal harus dibuktikan dengan ijazah dan pemenuhan persyaratan kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran yaitu Sertifikat Kompetensi. Sertifikat ini diberikan kepada seseorang yang telah mengikuti pendidikan profesi.

Bila langkah adanya sertifikasi ini berhasil, diharapkan mutu guru akan meningkat. Ini berarti pula mutu pendidikan juga akan meningkat.

 

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalahnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

    • Apa itu sertifikasi?
    • Apa manfaat dan tujuan sertifikasi?
    • Bagaimana keefektifitasan sertifikasi?
    • Kendala/hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan sertifikasi?

 

C.  Tujuan Penulisan

Setiap penulisan Karya Tulis pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan penulisan karya ini adalah:

  • Untuk mengetahui perkembangan pendidikan di Indonesia.
  • Untuk mengetahui proses pelaksanaan sertifikasi.
  • Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian sertifikasi.
  • Untuk mengetahui efektifitas sertifikasi.
  • Untuk mengetahui tanggapan publik tentang sertifikasi.

D.  Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

  1. Teknik Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala pada objek yang dilakukan secara langsung di tempat kejadian.

  1. Studi Pustaka

Suatu data yang diambil secara tidak langsung dan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

BAB II

PEMBAHASAN

 

Tujuan Sertifikasi

            Untuk menentukan kelayakan kompetensi seseorang sebagai agen profesional sebagai pendidik.

Manfaat Sertifikasi

  1. Melindungi profesi pendidik dari praktek-praktek yang tidak kompeten, sehingga merusak citra profesi pendidik.
  2. Melindungi masyarakat dari ptaktek-praktek pendidikan yang tidak profesional.
  3. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  4. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi Penyelenggara Program Tenaga Kependidikan (PPTK) di Perguruan Tinggi.
  5. Layanan serta hasil pendidikan usia dini, dasar, dan menengah.

Mekanisme dan Konsekwensi Pelaksanaan Sertifikasi

  1. Konsep dasar sertifikasi

Pemberian kredensial merupakan pengertian yang lebih luas dan lebih tua dari akreditasi. Sejarah kemunculannya jauh lebih awal, bahkan bisa ditelusuri sejak zaman Athena kuno. Pada abad ke-13, Kaisar Frederik II dari Kerajaan Romawi, pertama kali telah mengembangkan profesi kedokteran, hukum, dan kependidikan. Pada tahap awal, pemberian pengakuan atas kewenangan profesional seseorang dilakukan oleh suatu badan khusus atau suatu penyelenggara program.

Akreditasi adalah proses penentuan status yang dilakukan oleh organisasi profesi atau badan khusus yang dipandang kompeten dan independen terhadap lembaga penyelenggara program kependidikan dalam pencapaian standar mutu yang dipersyaratkan. Pada dasarnya akreditasi bersifat sukarela. Akan tetapi karena pengakuan status itu mempunyai makna yang signifikan untuk menumbuhkan kepercayaan public, maka tiaplembaga pendidikan harus mempunyai akreditasa.

Di Indonesia, akreditasi diatur dalam  UU RI No.20 Tahun 2003 Pasal 60 yang menyatakan bahwa akrditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi dilakukan pemerintah dan/lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas public. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Oleh karena itu, sertifikat yang diperoleh dari pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, symposium,dll bukanlah sertifikat kompetensi.

Dengan berlakunya UU RI No. 20 Tahun 2003 tidak lagi dikenal istilah akta mengajar, tetapi sertifikat kompetensi pendidik yang diberikan setelah yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Pendidik adalah tenaga professional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 39 ayat 2. Untuk menjadi tenaga professional harus dilakukan pendidikan profesi. Dalam hubungan ini Pasal 15 menyatakan bahwa salah satu jenis pendidikan adalah pendidikan profesi, selain pendidikan umum, kejuruan, akademik. Vokasi, keagamaan, dan khusus. Pasal tersebut antara lain menegaskan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Hal ini dipertegas lagi dalam PP No. 19/2005 Pasal 29 bahwa pendidik untuk anak usia dini, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SD LB/ SMP LB/ SMA LB harus memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat atau sarjana, latar belakang pendidikan tinggi yang sesuai dan sertifikat profesi guru yang sesuai dengan jenjang atau jenis pendidikan yang diasuh.

Lulusan lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai PPTK (PT-PPTK) seperti IKIP, STKIP, FKIP adalah sarjana kependidikan, belum profesi pendidik. Hal ini sejalan dengan lulusan fakultas kedokteran, yakni sarjana kedokteran , dan belum disebut dokter. Untuk menjadi dokter, yang bersangkutan harus mengikuti magang di rumah sakit dan pada akhirnya diuji oleh konsorsium (CHS). Begitu pula halnya dengan profesi pendidik. Sarjana nonkependidikan yang berminat menjadi pendidik, khususnya pada jenjang pendidikan menengah, harus mengikuti pendidikan profesi pendidik, dan lulus uji kompetensi guru pemula. Uji kompetensi profesi pendidik/ guru pemula dilakukan oleh lembaga PT-PPTK terakreditasi dan ditunjuk oleh dikti. Pesertifikasi dimasa mendatang dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi Pendidik (BSP).

Seseorang yang lulus uji kompetensi guru pemula memperoleh sertifikat kompetensi pendidik. Berdasarkan sertifikat kompetensi pendidik yang bersangkutan dapat diusulkan untuk memperoleh nomor registrasi pada Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya mereka bias mengajukan lamaran menjadi guru. Apabila mereka diangkat, mereka memperoleh jenjang jabatan fungsional guru pratama. Ini berarti mereka telah diserap oleh pihak pengguna lulusan profesi pendidik. Organisasi profesi pendidik dan masyarakat luas mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan, baik kepada PT-PPTK maupun BSP (Badan Sertifikasi Pendidik)

Sertifikasi ditujukan untuk calon guru pemula. Sebagaimana telah diuraikan didepan, mereka yang telah memperoleh sertifikat kompetensi guru pemula bias mendaftarkan diri untuk mengukuhkan atas kompetensinya guna memperoleh nomor registrasi pada Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya dia dapat melamar dan diangkat menjadi guru pratama.

Resertifikasi adalah proses penyegaran dan pemutakhiran kompetensi melaluiproses pendidikan dan / uji kompetensi sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang tidak melakukan tugas profesinya. Selama jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun, dan kemudian ingin kembali menjadi pendidik. Termasuk dalam kategori resertifikasi ini adalah penambahan kompetensi baru bagi tenaga pendidik.

  1. Konsekwensi Pelaksanaan Sertifikasi

Menurut PP RI No. 19/ 2005 tentang SNP Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki 4 jenis kompetensi yakni pedagogic, kepribadian, professional, dan social.

Dalam konteks itu, maka kompetensi guru pemula dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan tanggung jawab.

Pelaksanaannya perlu uji kompetensi. Bagi guru pemula, dipersyaratkan lulusan sarjana S1/ DIV :

  • Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), harus memiliki kwalifikasi akademik minimum DIV / S1 latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan PAUD, kependidikan AUD, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikasi guru untuk PAUD.
  • Pendidik pada SD/ MI.
  • Sesuai dengan mata pelajaran SMP/ yang diajarkan dan sertifikasi Mts profesi untuk guru SMP/ Mts.
  • SMA/ MA
  • SD/ LB
  • SMK/ MAK

     Konsekwensi lain:

     Dalam penyelenggaraan uji kompetensi meliputi:

a)      Unsure lembaga

b)      SDM

c)      Sarana pendukung

d)     Lembaga penyelenggara

e)      Koordinasi pelaksana

Sertifikasi Guru Sebuah Keharusan

Pemerintah telah merealisasikan pelaksanaan Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) dengan melaksanakan program sertifikasi bagi guru di setiap jenjang pendidikan di tanah air. Pelaksanaan sertifikasi telah dimulai dipenghujung tahun 2006 ini dalam bentuk ujian tulis disejumlah kabupaten dan kota di Indonesia.

Jumlah guru saat ini berjumlag 2,6 juta orang. Pelaksanaan sertifikasi akan selesai dalam 10 tahun. Pemerintah tidak bias melakukan sertifikasi terhadap semua guru dalam waktu singkat karena menyangkut anggaran belanja Negara. Jika seorang guru sudah diberi sertifikat pendidi, maka ia berhak atas kesejahteraan yang disebut dalam UUGD.

Oleh karena itu, jumlah guru yang akan disertifikasi disetiap provinsi akan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan quota. Kemungkinan besar quota untuk setiap provinsi tidak akan sama besarnya mengingat ada provinsi yang memiliki guru dalam jumlah besar.

Provinsi kemudian menetapppkan pula quota untuk tiap kota dan kabupaten sehingga terjadi pemerataan keadilan. Tentu tidak mungkin pula setiap kabupaten dan kota mendapat jumlah yang sama.

Pelaksanaan sertifikasi adalah suatu keharusan karena telah dituntut oleh undang-undang. Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemempuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Sementara itu pada ayat 3 menyatakan lagi bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kemampuan pedagogic, kepribadian, professional,dan social.

Untuk kedepan, guru disetiap jenjang pendidikan mulai dari SD/ MI hingga SMA/ SMK/ MA harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau DIV. hal ini sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 pasal 29 ayat 1 s/d 6 yang menegaskan bahwa kualifikasi akademik minimalbagi guru SD hingga SMA adalah S1 atau DIV. dengan demikian sesuai dengan PP SNP di atas, mereka yang akan diberi hak untuk iut sertifikasi guru hanyalah yang sudah memiliki pendidikan sarjana atau diploma 4 saja.

Lalu pertanyaan sekarang bagaimana nasib sebagian besar guru yang kini belum lagi memiliki ijazah S1 atau DIV? jumlah mereka ini sangat banyak terutama yang berada di jenjang SD dan MI. karena peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal ini belum lagi terbit, para guru yang memang belum memiliki ijazah S1 atau DIV tidak perlu resah.

Kita yakin bahwa pemerintah tidak akan merugikan mereka yang tidak punya kualifikasi akademik S1 atau DIV itu, apalagi jika para guru itu sudah berdinas puluhan tahun dan hamper pension. Masalah tersebut besar kemungkinan akan diatus tersendiri dalam peraturan pemerintah.

Pemenuhan persyaratan kualifikasi minimal S! atau DIV harus dibiktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansiyang mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan lulusan S! atau DIV jurusan/ program studi PGSD? Psikologi atau pendidikan lainnya., sedangkan guru matematika SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK dipersyaratkan lulusan S1 atau DIV jurusan/ program studi Matematika atau Pendidikan Matematika. Sementara itu, pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogic, professional, kepribadian, dan social mesti dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dan pendidikan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan data meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjanganprofesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku bagi guru yang berstatus sebagai PNS maupun guru yabg berstatus swasta.

Data yang dikeluarkan oleh Direktur Ketenagaan Dirjen Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa dibeberapa Negara, sertifikasi guru telah diberlakukan secara ketat. Misalnya, di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Sementara itu di Denmark baru dimulaitahun 2003 yang lalu. Akan tetapi, ada juga Negara yang tidak melakukan sertifikasi guru dan hanya memberlakukan kendali mutu dengan mengontrol secara ketet mutu pendidikan dan kelulusan dilembaga penghasil guru.

Sertifikasi guru ini bertujuan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Selain itu, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, dan meningkatkan profesionalisme guru.

Adapun manfaat sertifikasi yang akan dilakukan pemerintah adalah untuk melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yabg dapat merusak citra profesi guru. Di samping itu, untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkwalitas dan tidak professional serta menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Moral Guru dalam Sertifikasi Profesi

Ketua Tim Independen Monitor dan Evaluasi Sertifikasi Guru Departemen Pendidikan Nasional selama melakukan monitoring ternyata menemukan berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh guru ketika menjadi peserta dalam proses sertifikasi profesi guru pada 2008 dan 2007 melalui uji portofolio.

Kecurangan tersebut ada yang berbentuk pemalsuan berkas penghargaan dan sertifikat pelatihan, penjiplakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, hingga pembuatan ijizah palsu, bahkan hamper semua berkas palsu tersebut disahkan oleh Kepala Sekolah masing-masing. Ada pula kecurangan yang berbentuk penyuapan dengan cara menyelipkan uang dalam berkas portofolio. Bukti kecurangan yang paling telak adalah penemuan berkas asli yang dipalsukan dengan foto pemalsu yang masih ditempelkan diberkas asli dan siap difoto copy, yang ikut terjilid dengan berkas lain. Semua bentuk kecurangan tersebut diberkaskan debgan baik oleh setiap Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) induk yang menjadi penyelenggara uji portofolio.

Meski demikian, pada dasarnya semua bebtuk kecurangan tersebut fakta presentasinya kurang dari 3 persen, karena jumlah kecurangan itu tidak sampai menjadi ribuan guru, sedangkan peserta sertifikasi berjumlah hamper 200 ribu orang. Bayangkan kecilnya presentase kecurangan tersebut jika dibandingkan dengan jumlah guru yang tersertifikasi itu. Penyamarataan dari hasil temuan yang terhitung tidak berarti tersebut akan sangat melukai hati guru yang masih bersikap jujur, jika perilaku segelintir guru yang sontoloyo itu dijadikan ukuran moralitas semua guru di Indonesia ini.

Namun, media memang memiliki andil yang besar dalam membesar-besarkan berita kecurangan tersebut, sehingga sesuatu yang sebetulnya tidak mewakili keseluruhan populasi guru dikesankan mewakili perilaku semua guru yang penuh kecurangan.

 

Harapan Masyarakat

Dalam setiap proses uji sertifikasi dalam waktu yang singkat, apalagi menyangkut masa depan kesejahteraan guru, kepanikan pasti terjadi. Dalam kepanikan, pasti saja ada guru yang bertindak curang. Tapi kecurangan dalam presentase dibawah 3 persen seperti ini masih wajar. Namun, mengapa akhirnya menjadi kehebohan di media dan masyarakat? Media pasti mengira bahwa masyarakat tidak terlanjur menginginkan semua guru berperilaku mulia seperti malaikat. Sebab, selain mulianya profesi guru mereka memiliki persepsi bahwa sudah sulit mendapatkan kejujuran di republik ini.

Karena guru masih manusia, pastilah berada di posisi abu-abu, ada yang mulia seperti malaikat, tetapi ada pula guru yang khilaf menampar murid, bermain judi, dan suka minuman keras, bahkan ada yang memperkosa murid dan mencuri sepeda motor. Tetapi berapalah jumlah guru bejat seperti itu? Pasti sangat sedikit disbanding guru yang berperilaku mulia.

Pencegahan dan Hukuman

Jika ingin menghilangkan kesan bahwa semua guru Indonesia Bejat, Kepala Sekolah harus memainkan peran sebagai penyeleksi awal pemalsuan tersebut. Ketika curiga ada berkas yang dipalsukan, Kepala Sekolah harus sigap, lugas, dan tegas menunda pengesahan, hingga guru yang mengajukan pengesahan dapat membuktikan keaslian berkasnya. Jika seleksi awal dari Kepala Sekolah lolos juga, asesor di LPTK sebagai palang pintu terakhir yang menemukan kecurangan tersebut kepada yang berwenang, karena pemalsuan berkas, apalagi ijazah, dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Tetapi pelaporan oleh asesor dan LPTK saja tidaklah cukup jika tidak diikuti terapi kejut dari Departemen Pendidikan Nasional dangan melakukan pemberkasan dan melaporkan kepada polisi. Semua pihak terkait harus siap menjadi saksi dan Departemen Pendidikan Nasional harus menyiapkan anggaran proses pengadilan agar dapat menindak tegas si pemalsu. Jika guru pemalsu sudah ditindak tegas, karena Kepala Sekolah adalah pihak pengesah, bisa jadi Kepala Sekolah ikut dijadikan tersangka. Dan bila terbukti bersalah, guru tsb bisa dijebloskan ke penjara dan dicabut semua haknya menjadi guru.

Bertindak tegas untuk sebuah pencegahan atas perbuatan bejat demi kebaikan bersama harus tega hati. Bahkan kepada anak sendiri pun harus dilakukan hokum yang tegas. Maka ketika guru yang bejat dinyatakan bejat dan yang mulia dinyatakan mulia, peribahasa gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga, tidak berlaku.

Karena persepsi yg salah tersebut, korps mayoritas guru yang tidak bejat, melalui PGRI, FGII, atau organisasi guru lain, bahkan inisiatif sekelompok guru, harus melakukan penekanan melalui unjuk rasa dan membuktikan bahwa meskipun ada guru yang tidak bermoral, tidak semua guru berperilaku seperti itu. Kecuali jika di dalam hati kecil seorang guru ternyata mengakui kebenaran persepsi itu. Tapi, semoga tidak.

 

BAB III

Kesimpulan dan Saran

 

A.   Kesimpulan

Sertifikasi merupakan langkah yang baik dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Karena sertifikasi dilakukan melalui perbaikan mutu guru sebagai pendidik terlebih dahulu sebelum ke siswa atau peserta didik.tetaoi, Negara kita masih terlalu baru untuk melakukan metode ini. Sehingga kita masih perlu belajar banyak hal agar pelaksanaannya berjalan seperti apa yang kita harapkan.

 B.   Saran

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemeritah selain membentuk undang-undang tentang sertifikasi, pemerintah juga perlu menindak tegas para pelaku kecurangan dalam sertifikasi. Misalnya membuat peraturan juga untuk para penjahat sertifikasi.

Selain itu pemerintah juga masih perlu lagi mentatar para tin independen supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan jujus.

Pengawasan pemerintah juga diharapkan ekstra ketat lagi supaya tindakan kecurangan bisa diminimalisasikan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah untuk guru yang tidak terjaring dalam sertifikasi tapi telah menempuh masa jabatan yang cukup lama juga diperlukan

Daftar Pustaka

www.google/sertifikasi guru.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s