MASALAH DALAM PENDIDIKAN


MASALAH DALAM  PENDIDIKAN

Kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum antara lain adalah :

  1. Perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi.
  2. Konflik dan motivasi yang kurang sehat.
  3. Lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan.
  4. Keuangan (finacial) yang tidak terpenuhi penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi
  5. Kurang adanya hubungan sosial dan publikasi (Subandiyah 1992:81).

Untuk menghindari masalah-masalah tersebut di atas, dan agar mau berubah terutama sikap dan perilaku terhadap perubahan pendidikan yang sedang dan akan dikembangkan, sehinga perubahan dan pembaharuan itu diharapkan dapat berhasil dengan baik, maka guru, administrator, orang tua siswa, dan masyarakat umumnya harus dilibatkan Saat ini dunia pendidikan di negeri ini dikejutkan dengan beberapa peristiwa yang mencoreng wajah pendidikan. merebaknya kasus video porno yang dilakukan oleh pelajar , tawuran antarpelajar bahkan melanda sampai tingkat mahasiswa. belum lagi praktik kekerasan senior pada yuniornya, perlakuan tindak kekerasan guru pada anak didiknya dan maih banyak lagi peristiwa serupa lainnya.

Sejatinya, pendidikan haruslah dapat menciptakan generasi yang beripteks dan berimtak kepad Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional. namun, dalam realitasnya tidaklah demikian. Kondisi ini membelalakkan mata bagi kita bahwa anak bangsa yang merupakan investasi peradaban sedang berada di ujung tanduk kerusakan. MasyarakatIndonesiadiguncang masalah pendidikan saat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diundangkan. Sebenarnya sudah lama pendidikan merupakan masalah yang amat mengganggu perkembangan bangsa. Sekurangnya sepuluh tahun lalu sudah banyak orangtua tidak yakin akan mutu pendidikan yang diperoleh anaknya. Juga sudah lama para guru dan pendidik tak puas akan kesejahteraan yang mereka peroleh.Parapakar pendidikan sudah lama berdebat tentang perlunya renovasi pendidikan. Bahkan, ada yang mengatakan, pendidikan nasional bagai bola ruwet yang sukar memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Tidak mungkin ada sistem persekolahan berjalan baik tanpa kehadiran guru yang memadai mutunya, baik intelektual, teknik keguruan, mental, maupun fisik. Itu memerlukan korps guru yang memperoleh pendidikan guru bermutu, diberikan tingkat kesejahteraan memadai dan status sosial terhormat bahkan di atas status sosial profesi lain. Dan tidak mungkin ada sistem pendidikan nasional yang baik tanpa sistem persekolahan bermutu. Tetapi itu semua memerlukan dana.

Sistem pendidikan nasional yang baik harus dapat menyajikan pendidikan bermutu karena pendidikan bertujuan mentransfer tata nilai dan kemampuan kepada pihak lain, maka pendidikan yang buruk tidak mungkin mencapai tujuan itu. Karena itu, per definisi, pendidikan harus selalu bermutu. Bangsa akan merasakan akibat amat berat dan negatif dalam seluruh aspek kehidupan apabila pendidikan kurang bermutu, seperti dialami bangsaIndonesiakini.

DENGAN makin berkembangnya manusia, berkembang pula ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang. Itu semua mengharuskan pendidikan menyesuaikan langkahnya jika ingin tetap relevan. Hal itu menjadikan pendidikan kian mahal, satu kenyataan yang sering kurang disadari banyak orang. Di pihak lain berkembangnya umat manusia mendorong makin banyak orang untuk maju dan tak mau tertinggal. Dan mereka semua memerlukan pendidikan yang baik.

Akibatnya, baik faktor kualitas maupun kuantitas pendidikan tidak dapat diabaikan. Pendidikan harus diselenggarakan secara bermutu dan adil merata bagi seluruh rakyat yang berminat. Maka, pendidikan yang sudah mahal, karena harus mencapai kualitas, menjadi makin mahal karena harus pula melayani kuantitas.

Jika bangsa itu sejahtera, mayoritas bangsa berpenghasilan cukup. Dalam kondisi demikian, masyarakat dapat memegang peran utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan negara atau pemerintah hanya berperan sebagai penentu kebijakan umum dan pengatur.

Namun, jika bangsa tergolong sedang berkembang, warga yang kaya terbatas jumlahnya. Dalam kondisi demikian tidak mungkin peran utama pendidikan di tangan masyarakat. Jika dilakukan, hanya anak orang kaya yang mendapat pendidikan yang bermutu, sedangkan mayoritas anak bangsa tidak sekolah atau harus puas dengan pendidikan kurang bermutu. Lembaga pendidikan swasta dengan sendirinya menuntut bayaran yang sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu dan itu mahal sehingga hanya anak orang kaya yang dapat menikmatinya. Dalam jangka panjang, itu akan mencelakakan bangsa. Akan terjadi polarisasi antara golongan kaya yang sedikit dengan golongan miskin yang banyak. Sebab, dalam negara sedang berkembang harus ada peran negara atau pemerintah yang kuat guna menjamin pendidikan bermutu, adil merata. Pemerintah harus menyelenggarakan seluruh pendidikan dasar dan menengah tanpa rakyat harus membayar.

Kita lihat negara maju, Jerman dan Swedia, yang pemerintahnya berperan utama dalam menyelenggarakan sistem persekolahan, dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Maka, segala persoalan pendidikan, seperti mutu guru, kualitas, dan kuantitas, tidak mungkin terjawab memuaskan selama masalah pendidikan tidak diatasi.

INTI permasalahan pendidikan, pertama, adalah kepemimpinan bangsa, tingkat pusat maupun daerah, yang menyadari bahwa pendidikan adalah investasi utama satu bangsa. Tanpa pendidikan yang baik, masa depan bangsa akan celaka. Inilah yang sedang kita alami akibat masa lampau. Kedua, selain sadar akan makna pendidikan sebagai investasi utama, kepemimpinan bangsa juga mengusahakan dengan sungguh-sungguh tersedianya segala faktor yang mendukung pendidikan yang baik, terutama tersedianya dana yang cukup untuk diinvestasikan dalam pendidikan.Parapemimpin bangsa harus berusaha agar dapat memenuhi keperluan dana bagi penyelenggaraan pendidikan bermutu, adil merata. Dengan dana itu, kesejahteraan guru dan pendidik lain dapat dijamin sesuai status sosial yang diperlukan. Juga penyelenggaraan pendidikan bermutu untuk seluruh anak bangsa dapat dilakukan secara baik. Malaysia sejak awal kemerdekaan telah menetapkan minimal 20 persen dari APBN untuk pendidikan, tetapi angka itu kurang berarti jika jumlah APBN terbatas. Karena itu, harus ada peningkatan produksi nasional yang memungkinkan negara menciptakan revenue besar. Tak heran pendidikan diMalaysiakini jauh lebih maju dariIndonesiameski duluMalaysiameminjam guru dan dosenIndonesia. Indonesia belum pernah sungguh-sungguh menangani inti permasalahan pendidikan. Itu sebabnya, mutu pendidikan terus menurun. Sekitar 20 tahun lalu, mungkin kita masih dapat mengandalkan sisa-sisa hasil pendidikan bermutu masa penjajahan Belanda, tetapi tidak merata. Kini kita dihadapkan hasil pendidikan masa Orde Bung Karno dan Orde Soeharto yang keduanya kurang menaruh minat pada pendidikan.

Bung Karno dengan elan revolusionernya mengira rakyat akan terdidik melalui gerakanmassayang bersifat politik. Bahkan Bung Karno selalu mengejek kaum cendekiawan yang dianggapnya hanya textbook thinking. Sikap itu sebenarnya menunjukkan pandangan rendahnya terhadap pendidikan sekolah. Akibatnya, betapa mundur pendidikan semasa Orde Bung Karno. Soeharto dalam ucapannya mengakui pentingnya pendidikan. Akan tetapi, tindakannya tidak menunjukkan kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi utama bangsa. Buktinya, saatIndonesiamemperoleh untung besar (windfall profit) dari minyak akhir 1970-an, pemerintah tidak banyak menginvestasikan perolehan itu dalam pendidikan. Baik Soeharto maupun kaum ekonom dalam pemerintahan cenderung menganggap pendidikan sebagai komoditas yang prioritasnya lebih rendah dari pembangunan jalan atau bendungan air, bukan sebagai investasi utama bangsa. Kelengahan itu mengakibatkan makin menurunnya mutu pendidikan. Sebaliknya, rakyat yang menginginkan pendidikan kian banyak. Untuk itu, rezim Soeharto menetapkan wajib belajar sembilan tahun, tetapi tanpa dukungan dana memadai sehingga menghasilkan pendidikan tidak bermutu.

JADI, apabila kini kita melihat pertentangan antara para mahasiswa dan pemimpin universitas BHMN, maka hanya dapat dikatakan keduanya ada benarnya. Mahasiswa menghendaki pendidikan bermutu bagi anak kaya dan miskin, pemimpin universitas tahu itu, tetapi memerlukan dana besar. Selama pemerintah tak mampu mendukungnya, pertentangan tidak akan selesai memuaskan. Karena itu, marilah kita usahakan adanya kepemimpinan bangsa yang sadar akan makna pendidikan sebagai investasi utama bangsa dan mampu menciptakan revenue sehingga mampu mendukung secara efektif penyelenggaraan sistem persekolahan yang bermutu dan adil merata. Ini berlaku bagi kepemimpinan tingkat nasional, tetapi juga kepemimpinan daerah sejak otonomi memberi kekuasaan besar pada daerah.

 

Masalah-Masalah yang Menuntut Diadakan Inovasi pendidikan

Pendidikan kita dewasa ini menghadapi berbagai tantangan dan persoalan. Adapun masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi diIndonesia, yaitu :

  1. Bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai.
  2. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan terus menerus dan dengan demikian menuntut pendidikan yang lebih lama sesuai dengan konsep pendidikan seumur hidup (long education).
  3. Berkembangnya tekhnologi yang mempermudah manusia dalam menguasai dan memanfaatkan alam dan lingkungannya, tetapi yang sering kali ditangani sebagai suatu ancaman terhadap kelestarian peranan manusiawi.

Tantangan-tantangan di atas lebih berat lagi dirasakan karena berbagai persoalan datang baik dari luar maupun dari dalam system pendidikan itu sendiri, yaitu di antaranya :

  1. Sumber-Sumber yang makin terbatas dan belum dimanfaatkannya sumber yang ada  secara efektif dan efisien.
  2. Sistem pendidikan yang masih lemah dengan tujuan yang masih kabur, kurikulumnya  belum serasi, relevan, suasana belum menarik dan sebagainya
  3. Pengelolaan pendidikan yang belum mekar dan mantap dan belum peka terhadap  perubahan dan tuntutan keadaan, baik masa kini maupun masa akan datang.

contoh kasus masalah pendidikan di Indonesia :

Pendidikan manusiaIndonesiasekarang ini dilanda krisis nilai yang sangat berat. Beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi fenomena yang sangat mencoreng dan memalukan wajah manusiaIndonesia.”Masih jelas pada ingatan kita tentang pembongkaran kasus universitas fiktif dan jual-beli gelar beberapa tahun lalu,” kata pemerhati pendidikan dari Universitas Indonesia (UI) Prio Sambodho kepada Pembaruan di sela-sela seminar “Membangun Indonesia Melalui Kewiraausahaan Sosial” di Jakarta, Senin (21/11). Pembicara lain dalam seminar itu, antara lain Dwi Tularsih Sukowati . Dari penyidikan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, 15.000 gelar palsu telah berpindah tangan sejak tahun 2000 hingga 2005. Data lainnya menunjukkan bahwa jumlah pembeli ijazah dan gelar palsu dapat mencapai 30.000 orang dari berbagai universitas fiktif tersebut. Gelar yang dikeluarkan meliputi 1.060 doktor, 288 PhD, 2.900 MSc, dan minimal 100 untuk beberapa gelar lainnya.

Untuk itu, dia mengimbau pemerintah melakukan reorientasi paradigma dan desain model pembangunan pendidikan. Semua model pendidikan harus diarahkan kepada pembangunan nilai dan budaya yang kuat. “Model pembangunan dan kebijakan semutakhir dan secanggih apa pun tidak akan berhasil bila tidak dilandasi oleh nilai dan kultur yang kuat. Sejarah telah membuktikannya dan kita sebaiknya belajar darinya, agar pendidikan kita menjadi education that educate, dalam makna yang sebenarnya,” katanya.

Dijelaskan, model pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah masih berlandasakan pada pendidikan dengan model rasionalis, yakni model pembangunan pendidikan yang berorientasi pada standardisasi, formalisasi yang tinggi, dan birokratisasi yang ketat dan kaku. “Model seperti ini banyak digunakan oleh pemerintah negara-negara berkembang karena dengan model ini pemerataan dan peningkatan kapasitas institusi pendidikan dapat dilakukan dengan biaya yang relatif murah,” kata dia.

Paradigma pembangunan pendidikan seperti ini, papar Prio, berpotensi menimbulkan kesalahan orientasi pada arti pembangunan pendidikan. Selama ini, katanya, orientasi keberhasilan pendidikan selalu didasarkan pada banyaknya murid yang dapat dimasukkan ke dalam sistem pendidikan formal. “Selama angka tersebut terus meningkat, maka pembangunan dianggap telah berhasil. Institusi pendidikan kemudian dianggap sebagai suatu ‘pabrik raksasa’ yang akan mengolah secara massal orang-orang yang tidak berpendidikan menjadi berpendidikan hanya dengan menyelesaikan suatu proses yang sudah ditentukan, yaitu kurikulum pendidikan formal,” terangnya.

Sementara itu, Dwi Tularsih Sukowati yang juga berasal dari UI menyatakan pemerintah belum melaksanakan amanat UUD 1945 terkait pasal pendidikan. UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. “Tetapi sesudahIndonesiamerdeka selama 31 tahun, kenyataan yang ada sungguh ironis,” katanya. Dwi mengutip data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan angka buta aksara penduduk Indonesia sampai dengan usia 15 tahun mencapai 12,1 persen, sedangkan angka partisipasi kasar pendidikan dasar sampai menengah atas, cuma 65 persen.Dwi menambahkan amendemen UUD 1945 pasal 31 (ayat 4) menegaskan bahwa negara memprioritaskan dana untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total APBN dan APBD. “Tetapi kenyataannya pada 2006, pemerintah hanya mampu mengalokasikan dana pendidikan sebesar 9,3 persen. Sedangkan tahun 2007 sebesar 10,2 persen dari total APBN. Inilah yang menjadi salah satu faktor mahalnya biaya pendidikan untuk masyarakat. Belum lagi masalah kesenjangan pendidikan antara pusat dan daerah,” katanya.

Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan yang berkenaan dengan relevansi dan mutu pendidikan

Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan bidang garapan yang menyangkut kepentingan segenap kalangan masyarakat yang lebih diprioritaskan untuk masa depan bangsa. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama yang erat dengan pihak-pihak terkait, selain itu faktor sarana dan prasarana pun sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
Walaupun demikian, berhasil dan tidaknya pengajaran di sekolah ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan antara lain faktor guru, murid, metode/teknik pengajaran, kurikulum dan sebagainya. Dalam hal ini, guru merupakan orang yang paling penting peranannya dalam menentukan keberhasilan pembelajaran, karena bagaimanapun baiknya sarana dan prasarana pendidikan, apabil guru tidak dapat menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik maka hasil pembelajaran pun kurang berhasil atau tidak oftimal. Dalam hal ini posisi guru tidak boleh begitu saja langsung disalahkan atau disudutkan apabila mutu pendidikan menurun, sebab banyak faktor yang perlu ditinjau dalam hal seperti tersebut di atas. Salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor murid, bagaimana baiknya cara guru dalam proses pembelajaran apabila murid tidak ada motivasi dan kesungguhan dalam belajar maka hasilnya tidak akan memuaskan. Semua faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan (world education) haruslah singkron, ada kerjasama yang baik dan erat, sehingga akan tercipta hasil yang baik pula.

Contoh-contoh permasalahan yang dihadapi guru yang berkenaan dengan relevansi mutu pendidikan, antara lain :

  1. Kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran. Hal tersebut di atas, masih sering terjadi, di mana siswa lebih banyak yang pasif dari pada yang aktif, kecenderungan siswa untuk aktif relatif sedikit sehingga akan sangat berpengaruh pada peningkatan mutu dan kualitas belajar.
  2. Siswa belum mampu menerapkan konsep yang dipelajarinya. Masalah ini berhubungan dengan poin a, karena ketidak aktifan siswa akan menghambat dan menurunkan kemampuan dan cara berpikir, dengan demikian siswa mengalami kesulitan untuk menerapkan konsep atau materi yang telah dipelajarinya.
  3. Belum meratanya kemampuan hasil belajar diantara siswa di dalam kelas.
    Dengan kurang aktifnya siswa dalam kegiatan belajar mengajar akan berakibat terhadap hasil belajar, siswa yang aktif ingin selalumemahami permasalahan yang ia temui dengan cara mendiskusikan atau bertanya kepada guru / orang yang lebih tahu. Sedangkan siswa yang pasif biasanya tidak mempunyai keinginan untuk mencari, memecahkan permasalahan, sehingga apabila menemui atau mempunyai permasalahan tidak dapat memecahkan permasalahannya.
  4. Masih banyak siswa yang belum menguasai kemampuan-kemampuan penting yang ingin dicapai pada akhir setiap satuan pelajaran, hal inilah yang paling dikhawatirkan dan menjadi beban berat bagi guru, karena bila tujuan yang diharafkan belum dan tidak tercapai, maka guru tersebut belum berhasil melaksanakan proses belajar mengajar.

2.    Masalah yang berkenaan dengan efisiensi pendidikan.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh guru adalah berkenaan dengan efisiensi pendidikan, antara lain :

  1. Tidak terselesaikannya seluruh bahan kurikulum dalam pembelajaran, hal ini terjadi karena keterbatasan waktu yang tersedia dengan jumlah bahan yang lebih banyak, wajar bila pada akhir semester terkadang masih ada bahan materi yang belum bias disampaikan kepada siswa. Oleh sebab itu guru harus dapat menyesuaikan antara jumlah materi pelajaran yang perlu disampaikan dengan alokasi waktu yang tersedia.
  2. Belum oftimalnya penggunaan media dan sumber belajar, hal ini juga merupakan permasalahan yang perlu ditangani oleh semua pihak. Umumnya sekolah-sekolah yang berda di daerah ( terpencil ) kurang memiliki sarana dan prsarana pendidikan yang memadai, di samping itu masih terlihat gejala di mana sarana pendidikan yang ada ternyata kurang digunakan secara maksimal oleh guru, hanya tersimpan saja ditempatnya.
  3. Kurangnya pemberian perhatian, pengakuan, penguatan (reinforcement, reward) kepada murid yang kurang pandai. Umumnya guru lebih memperhatikan murid yang mempunyai kemampuan sedang / pandai daripada murid yang kemampuan rendah / kurang, dengan demikian yang kemampuannya sedang atau pandai semakin pandai dan yang kemampuannya rendah / kurang semakin ketinggalan.
    Oleh karena itu, guru dituntut untuk lebih memperhatikan murid dengan kemampuan rendah tanpa mengabaikan murid lainnya, sedangkan murid yang berkemampuan sedang atau pandai dapat membantu teman-temannya yang kurang pandai dengan pengawasan yang ketat dari guru.
    Dengan demikian, kedua permasalahan diatas yakni relevansi dan mutu pendidikan serta efektivitas / efisiensi pendidikan memerlukan sesegera mungkin untuk ditindak lanjuti dengan berbagai cara dan strategi, salah satunya dengan menerapkan inovasi pendidikan, mengembangkan dan meningkatkan inovasi pendidikan.
    Dengan meningkatnya mutu pendidikan maka kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan hidup akan tercapai.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s