PROFESI GURU DALAM JABATAN


PROFESI  GURU  DALAM  JABATAN

Sebagai Tugas Mata Kuliah
INOVASI PENDIDIKAN

Dosen Pengampu : Dra. Surtikanti,M.Pd

 

Disusun Oleh :
SINGGIH PRABOWO
A 410 070 059

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011

KATA  PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum wr. wb.

Segala ucap syukur alhamdulillah kepada ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penulis bisa menyusun makalah ini yang berjudul “ Profesi Guru Dalam Jabatan“.

Makalah ini dibuat sebagai salah satu kelengkapan portofolio sebagai tugas mata kuliah INOVASI PENDIDIKAN.

UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru yang profesional harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pada tahun 2007 telah dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan terhadap 200.450.000 orang, dari jumlah tersebut sebagian diantaranya telah lulus dan dengan sendirinya dinyatakan sebagai guru profesional. Peningkatan profesionalitas guru tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi guru yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Makalah ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dan Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Makalah ini. Penulis berharap semoga dengan disusunnya makalah ini akan memberikan manfaat bagi Penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu’alaikum wr.wb

BAB I

PENDAHULUAN

1.   Latar Belakang

Keterpurukan dunia pendidikan disebabkan berbagai persoalan yang kompleks. Beberapa waktu yang lalu Dirjen PMP & TK, Fasli Jalal menyatakan bahwa hampir separuh dari 2,6 juta guru yang ada di tanah air ini dianggap belum layak mengajar. Kualifikasi kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah. Adapun guru yang tidak layak mengajar sekitar 912.505 yang terdiri atas 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA dan 63.961 guru SMK. Kondisi ini lebih diperparah  lagi dengan adanya temuan di lapangan adanya guru mengajar bukan pada bidangnya, sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, dan praktek  guru mengajar di kelas yang mengandalkan metode ceramah melulu. Berbagai persoalan ini memerlukan penanganan yang serius dan berkesinambungan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka peningkatan mutu pendidikan perlu diarahkan pada perbaikan kegiatan pembelajaran di sekolah yang didukung oleh tenaga kependidikan yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai dan suasana sekolah yang kondusif. Menurut Indra Djati dalam Menuju Masyarakat Belajar (2001:18) upaya perbaikan dilakukan melalui langkah-langkah berikut :

  1. perbaikan kurikulum pendidikan yang dapat memberikan kemampuan dan ketrampilan dasar minimum (minimum basic skill), menerapkan konsep belajar tuntas dan membangkitkan sikap kreatif, inovatif, demokratis dan mandiri bagi peserta didik.
  2. peningkatan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan mereka melalui pendidikan profesi dan pelatihan, melalui lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan lembaga diklat professional.
  3. pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (PMPBS) sebagai uapaya pemberian otonomi pedagogis kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga guru dapat melaksanakan tugasnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi peserta didik.
  4. penciptaan suasana yang kompetitif dan kooperatif antar sekolah dalam memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Perlu diciptakan persaingan yang sehat antar sekolah agar para siswa dan guru termotivasi untuk tampil yang terbaik dan berprestasi.
  5. perlunya standar kelengkapan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sehingga sekolah dapat melaksanakan pembelajaran secara optimal. Misalnya, pengadaan laptop untuk guru, LCD, dapat mengakses internet dengan mudah, serta ketersediaan multi media di samping kelengkapan koleksi buku-buku diperpustakaan.

Pengembangan tenaga kependidikan melalui pendidikan profesi guru memilki arti yang sangat setrategis. Karena guru sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses belajar mengajar. Dengan pendidikan profesi diarahkan untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme  yang dilakukan melalui perguruan tinggi (PT) yang memenuhi syarat, untuk penyelenggara pendidikan profesi tahun anggaran 2007/2008 ada 34 PT ( 32 PT Negeri dan 2 PT Swasta) dengan jumlah peserta seluruh Indonesia  kurang lebih 2000 guru hasil rekruitmen, dan selasai bulan Desember 2008 tahun ini.

Dalam dunia profesional pembelajaran sudah saatnya ada pengakuan profesi sehingga iklim akademik menjadi sangat kompetitif , harus ditumbuhkan rasa malu bahwa membidangi profesi Yng bukan keahliannya merupakan perbuatan pelanggaran dan menyalahi kode etik.

Pemerintah melalui Diknas berupaya untuk bisa membekali guru sebagai garda terdepan dalam dunia kependidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Yakni melalui pendidikan, diklat, seminar, dan sebagainya. Langkah inipun dianggap belum cukup untuk meningkatkan mutu guru manakala melihat praktik mengajar guru di sekolah yang masih menerapkan paradigma lama berupa teaching centered. Dimana guru merasa sebagai satu-satunya sumber pengetahuan sehingga hampir memonopoli proses belajar mengajar. Sedangkan siswanya pasif mendengarkan ceramah gurunya. Dan yang lebih parah lagi apa yang diterangkan guru tidak kontekstual dengan keadaan nyata di lapangan.

Makanya paradigma baru dalam dunia pendidikan kita, harus cepat-cepat disosialisasikan yaitu dari teaching ke learning, dari pengajaran ke pembelajaran, dari siswa menjadi objek ke siswa menjadi subjek, dari siswa pasif menjadi siswa yang aktif. Dengan perubahan ini, kegiatan belajar mengajar menjadi menyenangkan, mampu mengembangkan potensi peserta didik. Paradigma baru learning sesuai dengan visi UNESCO yaitu learning to think (belajar berfikir), learning to do (belajar berbuat/hidup), learning to live together (belajar hidup bersama) dan learning to be (belajar untuk menjadi diri sendiri). Untuk itu visi dan misi sekolah/pendidikan berorientasi pada bagaimana peserta didik di masa depannya dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri, memiliki jati diri dan harga diri.
Paradigma baru guru bukan satu-satunya sumber belajar melainkan seorang fasilitator dalam proses belajar. Guru berfungsi membekali kemampuan siswa dalam menyeleksi informasi yang dibutuhkan. Dalam pembelajaran siswa dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan menemukan ide-ide baru. Dan seterusnya siswa mengkonstruksikan pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Berdasarkan  penelitian, belajar menemukan sendiri (inquiri) hasilnya akan mampu terekam dan mengendap lebih lama dalam otak, dibandingkan dengan hanya mendengarkan ceramah gurunya.

Pendidikan profesi guru merupakan komitmen pemerintah dalam hal ini departemen pendidikan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara nasional juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan pendidikan dan pembangunan guru yang profesional menuju pembangunan Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.

Pendidikan profesi guru diselenggarakan tidak semata-mata untuk memperoleh tunjangan professional guru yang besarnya satu kali gaji pokok,  tetapi lebih dari itu. Pendidikan profesi guru merupakan wahana untuk meng-upgrade kompetensi guru dalam rangka proses pencapaian hierarkis tujuan instruksional ke tujuan pendidikan nasional.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pemerintah telah melakukan berbagai usaha, termasuk menerbitkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UURI Nomor 20/2003), Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI Nomor 14/2005) dan berbagai peraturan perundangan lainnya, yang melihat peranan strategis guru dan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan. Guru dipandang sebagai jabatan profesional dan karena itu seorang guru harus disiapkan melalui pendidikan profesi.

Dari uraian diatas maka penulis berasumsi untuk membuat makalah yang berjudul ” PROFESI  GURU  DALAM  JABATAN  ”.

 

2.   Rumusan masalah

Dari uraian di atas permasalahan yang hendak dikaji yaitu bagaimanakah pelaksanaan dan pentingnya ” Profesi Guru ” dalam dunia pendidikan

 

3. Tujuan dan Manfaat

a.    Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini untuk mendeskripsikan tentang Profesi guru dalam dunia pendidikan

b.    Manfaat

Manfaat penulisan ini meliputi manfaat teoretis dan praktis. Manfaat teoretis, makalah ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memahami tentang profesi guru. Manfaat praktis, bagi guru sebagai masukan dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara maksimal.

BAB  II

PEMBAHASAN

 

1.  PENGERTIAN  PROFESI  GURU

Secara implisit, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (pasal 39 ayat 1).

Lantas, acuan normatif ini ditindaklanjuti dengan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1, angka 1: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

 

Sehingga dapat kita simpulkan “Guru” adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis.

Guru professional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk itu. Keahlian tersebut mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dari pihak yang berwenang (dalam hal ini pemerintah dan organisasi profesi). Dengan keahliannya itu seorang guru mampu menunjukkan otonominya, baik secara pribadi maupun sebagai pemangku profesinya.

Di samping dengan keahliannya, sosok professional guru ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru professional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, Negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, social, intelektual, moral, dan spiritual. Tanggung jawab pribadi yang mandiri yang mampu memahami dirinya. Tanggung jawab social diwujudkan melalui kompetensi guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaktif yang efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugas-tugasnya. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk yang beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma-norma agama dam moral.

Ciri profesi yang selanjutnya adalah kesejawatan, yaitu rasa kebersamaan di antara sesama guru. Kesejawatan ini diwujudkan dalam persatuan para guru melalui organisasi profesi dan perjuangan, yaitu PGRI. Melalui PGRI para guru mewujudkan rasa kebersamaannya dan memperjuangkan martabat diri dan profesinya di atas, pada dasarnya telah tersirat dalam kode Etik Guru Indonesia sebagai pegangan professional guru.

2.  PENGEMBANGAN  PROFESI  GURU

A.   Kegiatan Pengembangan Profesi Guru 

Setiap guru wajib melakukan berbagai kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. Lingkup kegiatan guru tersebut meliputi :

  1. mengikuti pendidikan
  2. menangani proses pembelajaran
  3. melakukan kegiatan pengembangan profesi dan
  4. melakukan kegiatan penunjang. Berkaitan dengan program Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah, maka penulisan karya ilmiah adalah salah satu dari kegiatan pengembangan profesi guru. Kegiatan pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan pada umumnya maupun lingkup sekolah pada khususnya.

B.   Tujuan Kegiatan Pengembangan Profesi Guru

Tujuan kegiatan  pengembangan profesi guru adalah untuk meningkatkan mutu guru agar guru lebih profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, kegiatan tersebut bertujuan  untuk memperbanyak guru yang profesional, bukan untuk mempercepat atau memperlambat kenaikan pangkat/golongan. Selanjutnya sebagai penghargaan kepada guru yang mampu meningkatkan mutu profesionalnya, diberikan penghargaan, di  antaranya dengan kenaikan pangkat/golongannya. Dalam kaitannya dengan program bimbingan penulisan karya ilmiah, maka penulisan karya tulis ilmiah sendiri yang merupakan salah satu kegiatan pengembangan profesi guru, bukanlah sebagai tujuan akhir tetapi sebenarnya merupakan wahana untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pembelajaran di sekolah.    

C.  Macam Kegiatan Pengembangan Profesi Guru

Untuk setiap kegiatan dalam kegiatan pengembangan profesi yang dilakukan dengan baik dan benar diberikan angka kredit.  Angka kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang guru dalam mengerjakan butir rincian kegiatan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan guru. Penetapan Angka Kredit adalah penetapan hasil penilaian prestasi kerja guru yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.Sementara ini untuk kenaikan pangkat dari golongan IV/a ke golongan IV/b ke atas seorang guru dipersyaratkan untuk mengumpulkan angka kredit dari bidang kegiatan pengembangan profesi guru minimal sebesar 12 point.

Pada bidang pengembangan profesi tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

  1. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah (KTI) di bidang pendidikan
  2. Membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan
  3. Menciptakan karya seni
  4. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan
  5. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.Lingkup kegiatan karya tulis/karya ilmiah (KTI) di bidang pendidikan, meliputi : karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang pendidikan, karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah gagasan sendiri dalam bidang pendidikan, tulisan ilmiah populer, prasaran dalam pertemuan ilmiah, buku pelajaran, diktat pelajaran dan karya alih bahasa atau karya terjemahan. Membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan, melliputi pembuatan alat peraga dan alat bimbingan. Menciptakan Karya Seni meliputi Karya Seni Sastera, Lukis, Patung, Pertunjukan, Kriya dan sejenisnya. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan, meliputi teknologi yang bermanfaat di bidang pembelajaran, seperti alat praktikum, dan alat bantu teknis pembelajaran. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum, meliputi keikutsertaan dalam penyusunan standar pendidikan dan pedoman lain yang bertaraf nasional.Masing-masing kegiatan pengembangan profesi diberikan angka kredit sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) No. 84/1993 yang berlaku.

3.  PENDIDIKAN PROFESI GURU ( PPG )

A. Pengertian PPG

Menurut UU No 20/2003 tentang SPN pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian maka Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru yang profesional serta memiliki berbagai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan dan dapat memperoleh sertifikat pendidik (sesuai UU No. 14/2005) pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

B. Landasan Penyelenggaraan PPG

  1. UURI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan nasional.
  2. UURI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

C.   Tujuan Pendidikan Profesi Guru

Mengacu pada UU No. 20/2003 Pasal 3, tujuan umum pendidikan profesi guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan khusus Pendidikan Profesi Guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta melakukan penelitian.

D.   Penyelenggaraan PPG

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan yang ada maka pada dasarnya ada dua bentuk penyelenggaraan PPG, yakni:

  1. PPG pasca S-1 kependidikan yang masukannya berasal dari lulusan S1 kependidikan dengan struktur kurikulum subject specific paedagogy (pendidikan bidang studi) dan PPL Kependidikan.
  2. PPG pasca S-1/D-IV non kependidikan yang masukannya berasal dari lulusan S- 1/D-IV non kependidikan, dengan struktur kurikulum matakuliah akademik kependidikan (paedagogical content), subject specific paedagogy (pendidikan bidang studi), dan PPL Kependidikan.

E.   Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa

Rekrutmen calon mahasiswa merupakan kunci utama keberhasilan program PPG. Rekrutmen mahasiswa harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

  1. Penerimaan calon harus disesuaikan dengan permintaan nyata di lapangan dengan menggunakan prinsip supply and demand sehingga tidak ada lulusan yang tidak mendapat pekerjaan. Hal ini dapat mendorong calon yang baik memasuki PPG.
  2. Mengutamakan kualitas calon mahasiswa dengan menentukan batas kelulusan minimal menggunakan acuan patokan. Ini berarti bahwa calon mahasiswa hanya akan diterima jika memenuhi persyaratan lulus minimal dan bukan berdasarkan alasan lain. Hanya calon terbaik yang dapat diterima.
  3. Untuk memenuhi prinsip a dan b di atas maka penerimaan mahasiswa baru perlu dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di daerah sebagai stakeholders. Kerjasama ini perlu dilakukan menyangkut jumlah calon, kualifikasi dan keahlian sesuai dengan mata pelajaran yang dibina dan benar-benar diperlukan.
  4. Agar mendapatkan calon yang berkualitas tinggi maka proses penerimaan harus dilakukan secara fair, terbuka dan bertanggung jawab.
  5. Rekrutmen dilakukan dengan:
  • Seleksi administrasi: (1) Ijazah relevan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan dari program studi yang terakreditasi, (2) Transkrip nilai dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75, (3) Surat keterangan kesehatan, (4) Surat keterangan kelakuan baik, dan (5) Surat keterangan bebas napza.
  • Seleksi penguasaan bidang studi melalui tes penguasaan bidang studi yang akan diajarkan.
  • Tes Potensi Akademik.
  • Tes penguasaan kemampuan bahasa Inggris (English for academic purpose).
  • Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kinerja disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan.
  • Tes kepribadian melalui wawancara/inventory.

Keberhasilan rekrutmen ini amat tergantung kepada kerjasama antara LPTK

penyelenggara PPG dan Direktur Jenderal Pendidikan Tingggi pada satu fihak dengan

Dinas Pendidikan/Pemda pada fihak lain untuk memegang teguh prinsip akuntabilitas

pengadaan tenaga kependidikan/guru.

F.   Tujuan Penyusunan Panduan Pendidikan Profesi Guru

  Penyusunan Panduan ini dimaksudkan untuk:

  1. Memberi acuan bagi LPTK dalam mengembangkan program PPG, maupun dalam membina kemampuan guru secara terus menerus. Hal ini amat penting agar tujuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik bagi anak bangsa dapat segera dicapai.
  2. Memberikan informasi kepada LPTK yang berminat menyelenggarakan program PPG tentang prosedur dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebelum menyelenggarakan program PPG.
  3. Memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat terutama yang berminat menjadi guru dalam menilai/memilih profesi yang akan diembannya kelak kalau mengikuti PPG.
  4. Menyediakan acuan bagi para evaluator program PPG dalam menyusun instrumen –asesmen yang sahih dan handal.

G.   Kriteria  LPTK ( Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan )     

Menyelenggarakan  Pendidikan  Profesi Guru ( PPG )

Lembaga penyelenggara PPG sesuai Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, Pasal 11 ayat 2 adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan akreditasi dan ditunjuk oleh pemerintah. Acuan penunjukan LPTK sebagai penyelenggara PPG ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan yang terkait dengan peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, komitmen LPTK dalam memberikan laporan evaluasi diri, verifikasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian antara evaluasi diri dengan kenyataan yang sebenarnya tentang kualitas sumber daya manusia, kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di program studi kependidikan, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL).

      Secara rinci, kriteria LPTK itu adalah sebagai berikut:

  1. Penyelenggara Program PPG

Pendidikan profesi guru (PPG) adalah program pendidikan yang berada di LPTK, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh jurusan dan/atau program studi yang terkait/relevan.

2.   Pengelola Program PPG

PPG dikelola oleh Ketua dan/atau Sekretaris program studi yang ada.

3.   Peringkat Akreditasi BAN-PT

Penyelenggara PPG adalah program pendidikan S-1 sesuai dengan program pendidikan profesi yang diselenggarakan minimal terakreditasi B.

  1. Ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan. LPTK tidak menyelenggarakan program yang bertentangan dengan kebijakan Ditjen Dikti, seperti kelas jauh, program studi tanpa ijin, kelas Sabtu- Minggu, tidak sedang dikenai sanksi Ditjen Dikti, atau melakukan pemendekan/pemampatan masa studi.
  2. Komitmen LPTK dalam memberikan laporan evaluasi diri berdasar fakta, melakukan analisis dan pengembangan program ke depan.
  3. Keberadaan dan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu
  • Memiliki tenaga pengajar tetap 2 orang berkualifikasi doktor dan 4 orang berkualifikasi magister yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, dengan latar belakang pendidikan yang relevan dengan Program Pendidikan Profesi. Minimal salah satu jenjang pendidikan dosen tersebut berlatar belakang pendidikan bidang kependidikan.
  • Memiliki rasio jumlah dosen dan mahasiswa memadai sesuai ketentuan Ditjen Dikti.
  • Memiliki perencanaan pengembangan SDM ke depan yang mendukung keberlangsungan keberadaan program studi.

4.  UJI  KOMPETENSI  PROFESI  GURU

Konsep tentang jabatan profesi, program sertifikasi, dan uji kompetensi guru telah dicetuskan dan dibahas dalam pertemuan yang terdiri dari 15 orang Tim Evaluasi Kinerja Guru dari 15 LPTK (salah satunya FKIP Untan) ditambah 3 orang dari unsur Dikti Depdiknas, di Ambarukmo Yogyakarta, tgl 13-15 Desember 2000. Dalam pertemuan itu digagas rancangan usulan bahwa untuk jabatan guru diberlakukan sistem sertifikasi yang secara periodik akan dilakukan uji kompetensi, siapa yang berhak melaksanakan uji kompetensi, bagaimana penghargaan yang layak terhadap jabatan guru tersebut, dan sebagainya. Usulan tersebut sudah diolah kembali oleh pihak yang lebih berkompeten dan memiliki kualifikasi untuk itu. Konsep yang diusulkan kepada Mendiknas antara lain :

  1. Tenaga pendidik (guru) dikenai sistem sertifikasi, wajib memiliki sertifikat mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan melalui uji kompetensi.
  2. Program Sertifikasi dan uji kompetensi dilaksanakan secara periodik (misalnya per 5 tahun), dan berlaku juga bagi tenaga bimbingan dan konseling (BK).
  3. Bagi yang lulus uji kompetensi direkomedasi untuk diterima/dilanjutkan menjadi guru.
  4. Uji kompetensi dapat diulang hanya satu kali bagi yang belum lulus. Bagi yang tidak lulus akan dipertimbangkan untuk menjadi tenaga administrasi atau pensiun dini.
  5. Uji kompetensi langsung diberikan bagi guru lulusan LPTK (IKIP & FKIP). Direncanakan lulusan LPTK hanya diberi ijazah sarjana pendidikan tanpa sertifikat akta mengajar.
  6. Bagi guru yang bukan lulusan LPTK wajib mengikuti pelatihan kompetensi dengan beban pelatihan 36 – 40 sks.
  7. Dengan sistem sertifikasi/uji kompetensi, profesionalitas guru dihargai dengan penghasilan yang layak

Standar Lulusan uji kompetensi profesi guru terdapat dua dimensi :

  1.  Dimensi akademik (kompetensi akademik)

Kompetensi akademik lebih banyak berkenaan dengan pengetahuan konseptual, teknis/prosedural, dan faktual, dan sikap positif terhadap profesi guru.

Sesuai dengan sifatnya, kompetensi akademik diperoleh lewat pendidikan akademik tingkat universitas

  1.  Dimensi profesional (kompetensi profesional)

 kompetensi profesional berkenaan dengan penerapan pengetahuan dan tindakan pengembangan diri secara profesional.

Sesuai dengan sifatnya kompetensi profesional lewat pendidikan profesi.

Uji Kompetensi guru tersebut disajikan sebagai berikut:

  1. Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik mencapai standar kompetensi.
  2. Menguasai ilmu pendidikan, perkembangan dan membimbing peserta didik.
  3. Menguasai pembelajaran bidang studi: belajar dan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, media pembelajaran dan penelitian bagi peningkatan pembelajaran bidang studi
  4. Mampu melaksanakan praktek pembelajaran bidang studi.
  5. Memiliki integritas kepribadian yang meliputi aspek fisik-motorik, intelektual, sosial,konatif dan afektif
  6. Kompetensi sosial merupakan kemampuan dalam menjalin hubungan sosial secara langsung maupun menggunakan media di sekolah dan luar sekolah.

5. KELEMAHAN DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN  PROFESI
GURU  DI  INDONESIA

A. Kelemahan Profesi Guru di Indonesia

Menurut Dedi Supriadi (1999), profesi kependidikan dan/atau keguruan dapat disebut sebagai profesi yang sedang tumbuh (emerging profession) yang tingkat kematangannya belum sampai pada apa yang telah dicapai oleh profesi-profesi tua (old profession) seperti: kedokteran, hukum, notaris, farmakologi, dan arsitektur. Selama ini, di Indonesia, seorang sarjana pendidikan atau sarjana lainnya yang bertugas di institusi pendidikan dapat mengajar mata pelajaran apa saja, sesuai kebutuhan/kekosongan/kekurangan guru mata pelajaran di sekolah itu, cukup dengan “surat tugas” dari kepala sekolah.

Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab lemahnya profesi guru di Indonesia. Adapun kelemahan-kelemahan lainnya yang terdapat dalam profesi keguruan di Indonesia, antara lain berupa

  1. Masih rendahnya kualifikasi pendidikan guru dan tenaga kependidikan
  2. Sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang belum terpadu
  3. Organisasi profesi yang rapuh
  4. Sistem imbalan dan penghargaan yang kurang memadai.

B.   Problematika  Pelaksanaan  Profesi  Guru

Sejak disahkankannya Undang-undang Guru dan Dosen tahun 2005, pamor profesi guru mulai naik. Profesi ini mulai diminati lagi oleh banyak orang. Apalagi dengan adanya sertifikasi guru dalam jabatan di tahun 2007. Banyak guru yang mengikuti sertifikasi guru agar dapat memperoleh sertifikat guru dan dijuluki guru profesional.

Profesi guru sekarang ini mulai banyak diminati. Pamornya naik bak artis selebritis yang mulai ngetop. Banyak media membicarakannya. Banyak media memuji perannya. Tetapi juga tak sedikit media yang mencacinya karena kekurang profesionalan guru itu sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya.

Problem pertama guru yang terlihat jelas sekarang ini adalah

  1. kurangnya minat guru untuk meneliti. Banyak guru yang malas untuk meneliti di kelasnya sendiri. Banyak guru yang terjebak dalam rutinitas kerja sehingga potensi ilmiahnya tak muncul kepermukaan. padahal setiap tahun pemerintah, dalam hal ini depdiknas selalu rutin melaksanakan lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran tingkat nasional. Bisanya para guru akan sibuk meneliti bila mereka mau naik pangkat saja. Karena itu guru harus diberikan bekal agar dapat melakukan sendiri Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan memperbaiki kualitas pembelajarannya di sekolah.
  2. Masalah kesejahteraan. Guru sekarang masih banyak yang belum sejahtera. Terlihat jelas dikotomi antara guru berplat merah (Baca PNS) dan guru berplat hitam (baca Non PNS). Banyak guru yang tak bertambah pengetahuannya karena tak sanggup membeli buku. Boro-boro buat membeli buku, untuk biaya hidupnya saja mereka sudah kembang kempis.  Banyak pula guru yang tak sanggup menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi, karena kecilnya penghasilan yang didapatnya setiap bulan. Dengan adanya sertifikasi guru dalam jabatan, semoga kesejahteraan guru ini dapat terwujud. Saya masih ingat janji pemerintah SBY-JK kalau kesejahteraan guru akan semakin ditingkatkan. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan guru, maka akan berimbas kepada peningkatan mutu guru di sekolah kita.
  3. Kurang kreatifnya guru dalam membuat alat peraga dan media pembelajaran. Selama ini masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah saja dalam pembelajarannya, tak ada media lain yang digunakan. Mereka tak pernah berpikir untuk membuat sendiri media pembelajarannya. Kalau saja para guru kreatif, pasti akan banyak ditemukan  berbagai alat peraga dan media yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajarannya. Guru yang kreatif tak akan pernah menyerah dengan keadaan. Kondisi minimnya dana justru membuat guru itu kreatif memanfaatkan sumber belajar lainnya yang tidak hanya berada di dalam kelas. Seperti : Pasar, Museum, Lapangan Olahraga, Sungai, kebun, dan lain sebagainya.

Profesionalitas guru dalam menciptakan proses dan luaran pendidikan persekolahan yang bermutu merupakan prasyarat terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif dan mandiri di masa datang. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan kontinyu bagi peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional guru.

6.  PAYUNG  HUKUM  PROFESI  GURU

Akhirnya, setelah 60 tahun Indonesia merdeka, bangsa kita mempunyai sebuah undang-undang (UU) mengenai profesi guru. Hal ini ditandai dengan disahkannya UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 30 Desember 2005, serta diundangkan dalam Lembaga Negara RI tahun 2005 nomor 157. Sungguh sebuah perjuangan yang teramat berat dan melelahkan di mana sejak tahun 1999 Depdiknas bekerja sama dengan Pengurus Besar PGRI merancang naskah akademis dan rancangan undang-undang (semula bernama RUU Guru), kemudian untuk mengakomodasi dosen (sebutan guru di perguruan tinggi) berubah menjadi RUU Guru dan Dosen. Meskipun sebelumnya telah disosialisasikan serta memperoleh masukan dan tanggapan secara luas dari para guru dan dosen, para pengelola pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota, organisasi profesi, kalangan akademisi, perguruan tinggi, dan lain-lain; namun secara praksis UU Guru dan Dosen masih menyisakan banyak persoalan yang memerlukan pemecahan segera, rasional, proporsional, adil, dan bijaksana.

UU Guru dan Dosen (pasal 83) mengamanatkan selambat-lambatnya satu setengah tahun sejak berlakunya undang-undang ini (sekitar Juni/Juli 2007) semua peraturan pemerintah (PP) harus sudah selesai. Padahal, untuk guru saja, terdapat paling tidak 15 pasal yang mesti dibuatkan PP-nya yakni meliputi: kompetensi guru (pasal 10), sertifikasi pendidik (11), anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik (pasal 13), hak guru (pasal 14), tunjangan profesi guru (pasal 16), tunjangan khusus (pasal 18), maslahat tambahan (pasal 19), penugasan WNI sebagai guru dalam kedaan darurat (pasal 21), pola ikatan dinas bagi calon guru (pasal 22), pengangkatan dan penempatan guru pada satuan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah (pasal 25), penempatan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural (pasal 26), pemindahan guru (pasal 28), guru yang bertugas di daerah khusus (pasal 29), pemberian penghargaan (pasal 37), dan cuti (pasal 40).

Hingga sekarang (Agustus 2007) belum ada satu pun PP tentang Guru, sesuai dengan amanat UU No. 14/2005 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Barulah sesudah Pengurus Besar PGRI mengeluarkan “Pernyataan PGRI” di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2007, akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Permendiknas No. 18 tahun 2007).

Dalam renstra Ditjen PMPTK Depdiknas (2007) termaktub, bahwa baru pada tahun 2016 seluruh guru akan selesai menjalani proses sertifikasi dan sekaligus memperoleh tunjangan profesinya. Hal ini berarti tidak mengindahkan amanat yuridis formal UU No. 14/2005 (pasal 82 ayat 2) yang hanya memberi waktu selambat-lambatnya sepuluh tahun sejak berlakunya UU itu, atau tanggal 30 Desember 2015 sebagai deadline-nya.

Pada gilirannya, seiring dengan tertunda-tundanya PP tentang Guru dan lambatnya progam sertifikasi guru yang seharusnya sudah dilaksanakan pada tahun 2006 lalu, maka bagi sebagian terbesar guru Indonesia, sertifikasi guru ibarat jauh panggang dari api. Alih-alih memperoleh peningkatan kesejahteraan dengan diperolehnya tunjangan profesi guru sebesar satu kali gaji pokok, justru hanya penantian panjang yang berbuah kekecewaan yang akan diperoleh para guru.

Dengan digulirkannya gerakan reformasi (1998) membawa ‘angin segar’ bagi iklim demokrasi di Indonesia, termasuk bidang pendidikan. Betapa tidak, selain diamandemennya pasal 31 UUD 1945, UU tentang Sisdiknas (UU No. 2/1989) karena sudah tidak sesuai lagi secara konstitusional pun diganti dan disempurnakan dengan UU No. 20/2003. Hal ini juga dibarengi dengan dikeluarkannya PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, termasuk di dalamnya standar guru sebagai pendidik dan tenaga pendidikan (Bab VI). Adapun profesi guru secara khusus (lex specialis) diatur dalam UU No. 14/2005, meskipun secara operasional menemui kendala dengan masih belum diterbitkannya PP tentang Guru.

Dengan perangkat peraturan perundangan yang tersedia sesungguhnya pemerintah (Depdiknas) maupun stakeholder pendidikan lainnya dapat bergerak berlandaskan legimitasi ini dengan leluasa, mantap, dan tidak perlu gamang lagi, karena telah memeroleh payung hukum yang pasti. Namun, rupa-rupanya legalitas saja tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan political will atau komitmen yang kuat guna mengejawantahkan aturan normatif tersebut.

Sementara itu, para guru hendaknya dapat diposisikan sebagai tenaga profesional (sebagaimana pasal 39 ayat 1 UU No. 20/2003 dan pasal 1 angka 1 UU No. 14/2005). Dalam pengertian ini, maka adanya Ujian Nasional (UN) pada hakikatnya menggeser peran guru untuk melakukan evaluasi atau penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Padahal peran evaluasi tidak dapat dipisahkan (inherent) dari dua peran guru lainnya, yakni: merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.

Kemudian, berikut ini terdapat sejumlah persoalan lainnya yang muncul seiring dengan adanya reformasi pendidikan terhadap profesi guru:

Guru yang akan diikutsertakan dalam program sertifikasi adalah mereka yang jumlah mengajarnya adalah 24 jam tatap muka per minggu. Kalau aturan ini diberlakukan secara rigid, maka akan semakin banyak lagi guru yang tidak akan terjaring sertifikasi. Pada gilirannya, peserta didik kita akan dididik oleh guru-guru yang tidak layak mengajar.

Banyak guru, khususnya bagi mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan Keputusan MenPAN No. 84/1993, harus diberhentikan dari jabatannya karena sudah lebih dari enam tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak mampu mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatannya tersebut. Hal tersebut menimpa pada guru-guru dengan jabatan guru pembina (golongan/ruang, IV/a). Ini dikarenakan mereka terjegal karya tulis ilmiah (KTI).

Dengan adanya perubahan kurikulum menjadi KBK/KTSP yang menuntut otonomi sekolah maupun otonomi pedagogik guru tidak diimbangi dengan pemahaman dan keterampilan untuk menyusun kurikulum itu sendiri. Akibatnya, karena sudah terbiasa dengan budaya “juklak-juknis”, maka KTSP Cuma berupa kumpulan “copy-paste”.

Banyak guru, terutama guru honorer/tidak tetap baik di sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang mendapatkan take home pay di bawah UMR (untuk provinsi Jawa Barat, UMR tahun 2006 adalah sebesar Rp. 447.654,-). Ini terjadi karena manajemen sekolah masih menganut paradigma lama penghonoran guru, yakni guru yang “mengajar sebulan dibayar seminggu” (bandingkan dengan dosen yang dibayar per tatap muka).

Perlindungan hukum terhadap profesi guru masih sangat lemah (baca: kasus 27 orang guru di Medan yang dipecat pihak sekolah karena melaporkan kecurangan pelaksanaan UN). Di sini, termasuk juga kepastian kerja guru honorer/tidak tetap yang labil/rawan “pemecatan” pihak manajemen sekolah.

Adanya pameo “pengetahuan guru dan siswa hanya berbeda satu malam”, disebabkan oleh karena guru tidak mengimplementasikan “life long education” atau tidak terus menerus mengupdate ilmu-pengetahuannya, baik secara formal (kuliah lagi atau mengikuti diklat, penataran, seminar/lokakarya yang berkaitan dengan bidang tugasnya) maupun dengan mengakses sumber pembelajaran kontemporer, seperti: buku-buku, majalah, jurnal, surat kabar, atau internet. Hal ini karena guru masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan sembako untuk menghidupi keluarganya tinimbang membiayai hal-hal lainnya.

Peranan MGMP sebagai wadah profesionalisme guru masih kurang diberdayakan oleh para stakeholder pendidikan di daerah.

BAB  III

PENUTUP

1.   KESIMPULAN

 “Guru” adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Guru professional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk itu. Keahlian tersebut mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dari pihak yang berwenang (dalam hal ini pemerintah dan organisasi profesi). Dengan keahliannya itu seorang guru mampu menunjukkan otonominya, baik secara pribadi maupun sebagai pemangku profesinya.

Pendidikan profesi guru merupakan wahana untuk meng-upgrade kompetensi guru yang biasanya dilaksanakan dalam rentang waktu 1 tahun atau selama dua (2) semester di mana satu semester membutuhkan enam (6) bulan masa belajar.

Sistem pembelajaran Program Pendidikan Profesi guru ini menekankan pengembangan kemampuan yang mempersyaratkan pemahaman konsep-konsep yang mantap dan bisa diterapkan dalam praktek.

Peserta Program Pendidikan Profesi yang dinyatakan lulus dalam semua mata kuliah dapat mengajukan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan sehingga memiliki hak untuk mengikuti uji kompetensi.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) berbeda dengan model pembelajaran di S1 dan akta IV keguruan. Pendidikan profesi guru tidak untuk mencetak saintis pendidikan dan keguruan, melainkan mendidik guru siap, mahir, kompeten dalam menjalankan profesinya.

2.  SARAN

Agar Tujuan pendidikan dapat tercapai dan Untuk mengatasi problematika guru , diperlukan kerjasama dari kita semua untuk dapat saling membantu agar guru mampu meneliti, mendapatkan income tambahan dari keprofesionalannya, dan menyulut guru untuk kreatif dalam mengembangkan sendiri media pembelajarannya. Bila itu semua dapat terwujud, maka kualitas pendidikan kita pun akan meningkat. Semoga guru dapat mengatasi sendiri problematika yang dihadapinya.

DAFTAR  PUSTAKA

Supriyanto Eko,dkk. “Inovasi Pendidikan.Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Arief Achmad. (2002). “Profil Guru Pendidikan IPS yang Profesional”. Buletin PPPG Tertulis, Edisi September 2002, 18-25.

Daoed Joesoef. (2007). “Mempertaruhkan Masa Depan”. Kompas (25 Juli 2007).

Dedi Supriadi. (1999). Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Depdiknas. (2007). Bahan Rembug Nasional. Jakarta: Ditjen PMPTK-Depdiknas.

PB-PGRI. (2007). “Pernyataan PGRI, Jakarta 10 Mei 2007″.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

Website :

http://www.geogle.com

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s